GRATIFIKASI DOKTER

GRATIFIKASI DOKTER

Beberapa waktu lalu terdengar kabar bahwa dalam waktu dekat, para dokter tak lagi bisa menerima uang sponsor dari perusahaan farmasi. Hal ini bermula dengan adanya berita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan salah satu perusahaan farmasi rutin mengirim uang ke dokter. Bahkan, selama tiga tahun perusahaan farmasi itu telah menggelontorkan dana dengan total hingga Rp 800 miliar.

Kementerian Kesehatan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini merancang regulasi untuk menghentikan pemberian uang tersebut langsung ke personal dokter. Dalam regulasi itu, pemberian uang sponsor akan dikategorikan sebagai gratifikasi. Bahkan sempat muncul wacana bahwa dokter dilarang untuk memberikan resep dengan obat bermerk. Lantas, apakah sebenarnya gratifikasi dokter ini?

 

Gratifikasi, Antara Ada dan Tiada

Sebelum membahas lebih jauh tentang gratifikasi di dunia medis ini, mungkin kita perlu menelisik makna dari gratifikasi itu sendiri. Secara bahasa, terminologi, harfiah atau apapun bahasanya, gratifikasi bermakna uang hadiah dari perusahaan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Salah satunya contohnya mungkin ada di perusahaan ojek motor berbasis aplikasi yang terkemuka di Indonesia. Perusahaan tersebut akan memberikan bonus lebih saat driver bisa ‘narik’ dalam jumlah tertentu.

 

Kalau mau pengertian yang lebih sedikit rumit, bisa kita di lihat dari penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sana, gratifikasi dalam arti luas bermakna pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 

Dari definisi di atas, sebenarnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian baru bisa dianggap sebagai suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah semua hadiah yang diberikan oleh suatu pihak adalah gratifikasi, dan semua gratifikasi adalah suap.

 

Adanya kesalahpahaman dalam memahami pengertian gratifikasi, membuat banyak pihak takut untuk memberi hadiah pada orang lain. Padahal, menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi (Jakarta, LP3ES; 1987) praktik pemberian hadiah tidak serta merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Karena bagaimanapun juga, saling memberi hadiah telah menjadi tradisi yang melekat bukan hanya di Indonesia saja, namun juga negara-negara lain di Asia dan bahkan di barat. Bahkan dalam beberapa agama pun ditekankan untuk saling agar menjaga keharmonisan dalam hubungan mereka dengan saling memberi hadiah.

 

Sayangnya, tradisi yang sebenarnya mulia ini, kemudian ditunggangi kepentingan diluar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. Sehingga, dalam keberjalanannya banyak terjadi penyalahgunaan dalam pemberiaan hadiah, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi.

 

Poin penting yang dapat dipahami dari pendapat di atas adalah, bahwa memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat-istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa maka cara pandang gratifikasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal itulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

 

Gratifikasi Dokter, Bolehkah?

Barangkali membaca undang-undang tersebut, kita jadi berpikir kenapa sih aturannya harus seribet itu. Seolah-olah dokter disudutkan dengan berbagai hukum yang ada. Oke, mungkin perasaan kita berkata demikian. Tapi tahukah kita, sebenarnya gratifikasi sendiri telah diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia?

 

Dalam Pasal 3 Kode Etik Kedokteran Indonesia disebutkan bahwa “Kemandirian profesi dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.”

 

Pasal tersebut pun diberi tambahan penjelasan dalam Cakupan Pasal yaitu pada nomor 6 dan 11 yang berbunyi:

(6) Dokter dapat menerima bantuan dari pihak sponsor untuk keperluan keikutsertaan dalam temu ilmiah mencakup pendaftaran, akomodasi dan transportasi sewajarnya sesuai kode etik masing-masing.

(11) Pemberian sponsor kepada seorang dokter haruslah dibatasi pada kewajaran dan dinyatakan jelas tujuan, jenis, waktu dan tempat kegiatan ilmiah tersebut serta kejelasan peruntukan pemberian dimaksud dan secara berkala dilaporkan kepada pimpinan organisasi profesi setempat untuk diteruskan ke pimpinan nasional Ikatan Dokter Indonesia.

 

Meskipun demikian, tidak semua  donasi dan pemberian menjadi haram. Dalam penjelasan di Kode Etik Kedokteran Indonesia juga dan pemberian dibatasi hanya untuk organisasi profesi dan bukan individu. Jadi bukan menjadi larangan seandainya pemberian tersebut ditujukan atas nama organisasi profesi, karena diharapkan pemberian tersebut tetap pada tujuannya yang netral, tanpa ada maksud terselubung di dalamnya.

 

Jika memang ada dokter yang melanggar peraturan ini, dia bisa dikenakan sanksi etik dan disiplin dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) maupun Majelis Komite Etik Kedokteran (MKEK). Bisa pula ditindak secara hukum jika ada pelanggaran hukum. Sanksi yang diberikan bisa pencabutan izin praktek sementara maupun tetap.

 

Harga Obat Mahal, Salah Siapa?

Banyak pihak berkata bahwa perusahaan farmasi menjadi salah satu pihak yang dianggap ‘penyumbang terbesar’ dalam kasus gratifikasi selama ini. Maka, menjadi sebuah pertanyaan, seberapa besarkah dana yang dimiliki oleh perusahaan farmasi sehingga bisa menjadi sebuah ‘suapan’ bagi dokter? Karena setahu kita nilai suapan yang mereka tawarkan amat fantastis dan menggiurkan.

Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa harga obat yang mahal memang bisa jadi karena ada dugaan akal-akalan di dalamnya. Karena memang sebenarnya semua obat yang beredar di Indonesia adalah generik. Tak ada obat paten yang dimiliki perusahaan farmasi Indonesia. Meski kelas generik, perusahaan farmasi sudah mengemasnya sedemikian rupa, lalu diberi merek tertentu. Hal itulah yang membuat nilai dari obat tersebut bertambah padahal khasiat masih sama.

Meskipun demikian, sebenarnya gratifikasi oleh industri farmasi kepada dokter tidak otomatis membuat harga obat menjadi mahal. Terlebih di era jaminan kesehatan nasional saat ini penyediaan obat pada fasilitas kesehatan menjadi domain tim pengadaan obat masing-masing.  Diperlukan data yang kuat untuk menyatakan bahwa gratifikasi memang betul membuat harga obat menjadi mahal. Tuduhan itu juga semakin melemah karena pada implementasi jaminan kesehatan nasional masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk obat. Sistem e-catalogue dan formularium nasional juga telah meminimalkan hubungan langsung dokter dengan industri.

Kemudian, dalam peresepan obat dokter selalu mengacu pada prinsip rasionalisasi obat, yaitu tepat diagnosis, tepat dosis, aman, dan waktu pemberian. Biaya pemasaran dan promosi obat dari industri farmasi hanya sekitar 30 persen kontribusinya dalam pembentukan harga obat. Ada banyak faktor yang juga memengaruhi besaran harga obat, misalnya proses perizinan peredaran obat.

Selain itu, sebenarnya dalam peresepan obat pun sudah terdapat regulasi yang mengaturnya. Dalam etika kedokteran, peresepan obat dokter tidak bisa begitu saja memaksakan obat tertentu kepada pasien. Obat yang diresepkan harus sesuai dengan daftar obat yang sudah dimiliki oleh tempat mereka bekerja. Dengan begitu dokter tidak bisa begitu saja meresepkan obat produk industri yang dekat dengannya, sehingga menghindari adanya gratifikasi.

 

Bagaimana Sikap Kita?

Sebagai dokter, kita tidak perlu terlalu khawatir dan reaktif dalam menyikapinya. Hukum memang masih perlu menghitam-putihkan daerah abu-abu yang luas. Dokter sebagai praktisi perseorangan yang berbasis pada asas kemanusiaan wajib menolak pemberian segala bentuk apapun bila dikaitkan atau diduga dikaitkan dengan kapasitas profesionalnya dalam meresepkan obat.

Patut diduga atau tidak, mungkin menjadi sebuah penilaian subjektif yang dimiliki setiap orang. Maka selalu bentengi diri dengan kompetensi dan menjaga etika profesi dokter. Karena profesi mulia ini ada karena kemanusiaan, bukan motif ekonomi dan politik semata. Semoga kita bisa menjaga kemuliaan profesi ini agar tetap pada jalan kemanusiaan dan kebaikan pada sesama.

 

Note: Pengaturan mengenai gratifikasi bisa dibaca lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2014.

 

Daftar Pustaka

Alatas, S. (1987). Korupsi. Jakarta: LP3ES-Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan sosial.

Andaka.net. (2016). Gratifikasi Dokter: Kenali dan Hindari. [online] Available at: http://www.andaka.net/blog/gratifikasi-dokter-kenali-dan-hindari/ [Accessed 5 Oct. 2016].

Kode Etik Kedokteran Indonesia. (2012). Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Kpk.go.id. (2016). Gratifikasi? | KPK e-Learning. [online] Available at: http://kpk.go.id/gratifikasi/?p=32 [Accessed 5 Oct. 2016].

Online, D. (2016). Farmasi, Dokter dan Gratifikasi. [online] INFO OBAT INDONESIA. Available at: https://klik-obat.com/2016/07/22/farmasi-dokter-dan-gratifikasi/ [Accessed 6 Oct. 2016].

Tempo Nasional. (2016). EKSKLUSIF, Suap Dokter: Begini Akal-akalan Orang Farmasi | Tempo Nasional. [online] Available at: http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/02/173715202/eksklusif-suap-dokter-begini-akal-akalan-orang-farmasi [Accessed 5 Oct. 2016].

 

GRATIFIKASI DOKTER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *